JURNAL MEDIA, SUKABUMI – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian serius terhadap upaya pelestarian penyu hijau di kawasan Pantai Pangumbahan, Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi II ke Satuan Pelayanan (Satpel) Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Rabu (11/02/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 sekaligus menyusun langkah strategis untuk Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait penguatan konservasi biota laut dan perlindungan habitat penyu hijau yang populasinya semakin langka.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati mengatakan, Pantai Pangumbahan merupakan salah satu kawasan konservasi penyu hijau paling penting di Jawa Barat selain Pangandaran. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi benteng terakhir pelestarian penyu hijau yang harus dijaga secara berkelanjutan.
“Penyu adalah biota laut istimewa yang tidak dimiliki semua daerah. Di Jawa Barat, pusat konservasi seperti ini sangat terbatas. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat harus selaras dalam melindungi habitat penyu hijau ini,” ujar Lina.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap penyu hijau tidak bisa hanya dilakukan oleh pengelola konservasi semata, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Jawa Barat juga menemukan sejumlah kendala teknis yang dinilai menghambat optimalisasi penelitian, perawatan, dan pengembangan fasilitas konservasi penyu di Satpel Pantai Pangumbahan.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian ialah keterbatasan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung operasional laboratorium dan perangkat elektronik di lokasi konservasi.
Lina menjelaskan, sumber listrik utama berada cukup jauh dari area konservasi, yakni sekitar dua kilometer dari lokasi utama. Kondisi tersebut membuat stabilitas pasokan listrik menjadi kurang optimal.
Akibatnya, berbagai perangkat laboratorium dan alat elektronik yang digunakan untuk penelitian dan perawatan penyu berisiko mengalami kerusakan apabila terjadi gangguan jaringan listrik.
Selain itu, jarak sumber listrik yang cukup jauh juga menyulitkan petugas dalam melakukan koordinasi dan penanganan cepat saat terjadi kendala teknis di lapangan.
“Kami akan terus mendorong tindak lanjut dari hasil pertemuan hari ini. Infrastruktur penunjang seperti listrik yang stabil adalah kebutuhan mendesak. Kami ingin memastikan pusat konservasi ini memiliki fasilitas yang layak agar fungsi edukasi dan pelestarian biota laut kita tetap berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi II DPRD Jawa Barat memastikan akan mengawal kebutuhan infrastruktur penunjang konservasi agar dapat masuk dalam prioritas pembahasan anggaran mendatang.
Kunjungan kerja tersebut juga diakhiri dengan dialog bersama Kelompok Konservasi Penyu setempat guna menyerap aspirasi masyarakat pesisir terkait pemberdayaan warga dalam menjaga ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan konservasi penyu hijau di Jawa Barat.
Komentar