oleh

DPRD Jabar Dorong Pemerintah Segera Evaluasi PPKM Darurat

BANDUNG, jurnalmedia.com Masih tingginya angka persebaran dan korban meninggal akibat pandemi covid-19 khususnya di Kota Depok dan Kota Bekasi. Dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali. Hal itu dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Kamis (15/7/2021).

“Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi, untuk itu pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan kedepan. Jangan sampai libur Iduladha ini menjadikan grafik semakin naik,” ucapnya

Berdasarkan pemantauan pihaknya di lapangan bahwa saat ini angka kematian terus mengalami peningkatan, disamping itu masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen dan lahan pemakaman. Sehingga opsi perpanjangan PPKM menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.

Baca Juga  Pemprov Jabar Segera Selesaikan Pembayaran Insentif Seluruh Nakes

“Menurut saya PPKM ini mungkin perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Kota Bekasi. Karena arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi,” katanya.

“Bahkan yang membuat saya prihatin adalah ketila ada jenazah bisa 24 jam belum dimakamkan karena persoalan peti yang terbatas, lahan yang terbatas. Karena tingginya tingkat persebaran dan kematian, menurut saya masih dibutuhkan PPKM ini khususnya di zona merah seperti di Jabodetabek,” tambahnya.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai PAN tersebut mengungkapkan, di tengah situasi pandemi saat ini masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terdekatnya menjadi korban. Bahkan fenomena ini menjadi shock therapy, dan menjadikan masyarakat kini diminta untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan.

Baca Juga  Seluruh Kabupaten/Kota di Jabar Masuk Level 4, Gubernur Keluarkan SE dan Kepgub

“Dengan banyaknya jumlah korban meninggal menjadi shock therapy bagi masyarakat untuk tetap disiplin terhadap prokes. Hanya persoalannya migrasi atau laju masyarakat dari kota satu ke kota lain yang perlu tetap dibatasi. Karena kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat,” pungkasnya.

Komentar

Berita Lainnya